Demonstrasi BEM Universitas Indonesia pada 28 Oktober mengundang perhatian, bukan hanya karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tetapi juga karena keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau NGO. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana gerakan mahasiswa benar-benar lahir dari pemikiran mandiri mahasiswa, dan sejauh mana arah gerakannya dipengaruhi oleh agenda NGO?
Keterlibatan NGO dalam aksi mahasiswa tentu bukan sesuatu yang otomatis keliru. Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila NGO tidak lagi sekadar menjadi mitra diskusi, melainkan ikut menentukan kerangka berpikir, agenda perjuangan, hingga cara mahasiswa memandang pemerintah. Jika itu terjadi, mahasiswa berisiko kehilangan independensinya dan hanya menjadi pelaksana dari agenda yang dirumuskan pihak lain.
Indikasi pengaruh tersebut dapat ditelusuri melalui kesamaan perspektif antara sebagian gerakan mahasiswa dan kelompok advokasi NGO. Salah satunya adalah kecenderungan memandang kehadiran negara secara negatif, seolah-olah semakin besar peran negara dalam kehidupan masyarakat, semakin besar pula ancaman terhadap demokrasi. Cara pandang ini patut dipertanyakan karena tidak semua intervensi negara merupakan bentuk otoritarianisme.
Dalam tradisi advokasi sejumlah NGO, negara kerap ditempatkan sebagai aktor yang harus terus dicurigai dan dibatasi. Sementara itu, masyarakat sipil diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang yang mengawasi kekuasaan. Kerangka ini memang memiliki fungsi penting dalam demokrasi. Namun, apabila diterima tanpa kritik, mahasiswa bisa terjebak dalam perspektif NGO-sentris: menilai kebijakan pemerintah terutama dari seberapa jauh kebijakan itu memperluas atau membatasi kekuasaan negara, bukan dari manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.
Perspektif tersebut juga berpotensi membuat mahasiswa mengabaikan fungsi negara sebagai penyedia layanan publik dan pelindung kelompok rentan. Ketika pemerintah memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, memberikan perlindungan sosial, atau mengambil tindakan terhadap penguasaan sumber daya alam yang merugikan rakyat, kebijakan-kebijakan itu semestinya dinilai berdasarkan pelaksanaan, manfaat, dan akuntabilitasnya. Tidak adil jika kehadiran negara langsung dicurigai sebagai ancaman demokrasi hanya karena negara mengambil peran lebih besar.
Karena itu, kedekatan BEM UI dengan jaringan NGO perlu menjadi bahan evaluasi mengenai independensi gerakan mahasiswa. Siapa yang merumuskan agenda aksi? Perspektif siapa yang paling dominan dalam menentukan tuntutan? Apakah mahasiswa mengembangkan analisisnya sendiri atau sekadar mengadopsi narasi yang telah lama diperjuangkan organisasi mitranya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menguji apakah hubungan tersebut benar-benar setara atau justru membuat mahasiswa mengikuti arah pemikiran pihak lain.
Pertanyaan mengenai potensi pengaruh NGO tetap sah diajukan. Independensi tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan bahwa gerakan mahasiswa bebas dari kepentingan politik; independensi harus terlihat dari kemampuan mahasiswa mengambil keputusan secara mandiri dan mengkritisi siapa pun yang memengaruhi pemikirannya.
Mahasiswa seharusnya menjadi kekuatan intelektual yang mampu menguji berbagai ideologi, termasuk ideologi yang berkembang di lingkungan NGO. Jangan sampai semangat kritis terhadap pemerintah justru membuat mahasiswa tidak kritis terhadap jaringan organisasi yang menjadi mitra gerakannya. Jika setiap kebijakan yang memperkuat peran negara dicurigai sebagai otoritarianisme, sementara perspektif NGO diterima tanpa pemeriksaan, gerakan mahasiswa berisiko terjebak dalam standar ganda.
Pada akhirnya, demonstrasi BEM UI pada 28 Oktober bukan hanya soal hak menyampaikan kritik, melainkan juga soal siapa yang membentuk arah kritik tersebut. Mahasiswa harus menjadi subjek yang menentukan agenda perjuangannya sendiri, bukan sekadar kendaraan bagi kepentingan organisasi lain.
NGO boleh menjadi mitra, sumber pengetahuan, dan pengawas kekuasaan. Namun, ketika kemitraan berubah menjadi ketergantungan ideologis, independensi mahasiswa patut dipertanyakan. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, sekaligus berani menguji pengaruh dan kepentingan di balik gerakannya sendiri.
