Rencana demonstrasi pada 10 November mendatang dikabarkan akan melibatkan sejumlah aktivis 1998. Kabar ini menarik perhatian publik, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai siapa penggeraknya, apa agenda yang diperjuangkan, dan tuntutan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemerintah.
Hingga kini, kejelasan mengenai penggerak dan substansi tuntutan aksi tersebut masih menjadi tanda tanya. Publik tentu berhak mengetahui siapa yang mengorganisasi demonstrasi dan kepentingan apa yang berada di baliknya. Jangan sampai momentum menyampaikan aspirasi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari panggung politik.
Apalagi, penggunaan nama aktivis 1998 membawa beban sejarah yang besar. Reformasi 1998 merupakan peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, situasi saat ini tentu tidak bisa begitu saja disamakan dengan kondisi menjelang kejatuhan pemerintahan pada 1998.
Karena itu, masyarakat perlu mewaspadai berbagai bentuk provokasi. Demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, tetapi jangan sampai aksi 10 November ditunggangi kepentingan tertentu hingga memicu kerusuhan dan mengulang tragedi kelam masa lalu. Menyampaikan kritik tidak harus dilakukan dengan menciptakan kekacauan.
Terlebih, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif jauh berbeda dibandingkan masa krisis moneter 1997/1998 maupun pandemi COVID-19. Pada 1998, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga sekitar 13 persen. Sementara pada 2020, ketika pandemi melanda, ekonomi nasional terkontraksi sekitar 2,1 persen.
Sebaliknya, perekonomian Indonesia saat ini masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 5 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat di tengah berbagai tantangan global.
Hal ini juga disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie. Ia mengajak masyarakat melihat kondisi ekonomi berdasarkan data fundamental, bukan semata-mata membangun persepsi bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi krisis.
“Menurut kami lebih baik kita melihat ke fundamental saja, kita lihat tahun 98 minus 13%, 2020 waktu COVID minus 2,1%, kemudian sekarang plus 5,1%. Jadi dapat kita sampaikan, melihat data fundamental kita kuat,” kata Anindya Bakrie, seperti dikutip dari detik.com.
Pada akhirnya, pemerintah tetap harus terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, masyarakat juga perlu bersikap kritis terhadap pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi tanpa agenda dan tuntutan yang jelas. Jangan sampai semangat demokrasi justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Indonesia membutuhkan kritik yang membangun, bukan provokasi yang mengancam stabilitas dan persatuan bangsa.
