Update Cepat • Informasi Akurat • 24 Jam
Wednesday, 18 November 2026
Breaking
Beranda›Uncategorized
Uncategorized

Demokrasi Bukan Alat untuk Mengadu Domba Bangsa

Seruan aksi bertajuk Pemerintah Pembote Banget #GerakanRakyatMenggugat yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026 di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi bagian dari […]

Seruan aksi bertajuk Pemerintah Pembote Banget #GerakanRakyatMenggugat yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026 di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi bagian dari dinamika penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Di waktu yang berdekatan, SAFEnet juga menggelar ruang diskusi dan mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka ruang debat terkait kebebasan berekspresi, penanganan karhutla, banjir, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua agenda tersebut menunjukkan adanya perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, masyarakat perlu menyikapinya secara rasional. Bangsa Indonesia jangan mau diadu domba oleh perbedaan pandangan politik maupun narasi yang dapat memperuncing pertentangan antarkelompok. Kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus disertai informasi yang benar dan tidak dimanfaatkan untuk menciptakan permusuhan.

Persoalan yang diangkat SAFEnet mengenai penurunan konten kritik di ruang digital memang perlu mendapatkan penjelasan pemerintah. Berdasarkan catatan SAFEnet bersama Remotivi, terdapat 127 konten kritik yang mengalami penurunan, dengan 94 di antaranya disebut dilakukan atas permintaan Komdigi.

Artinya, sekitar 74 persen dari keseluruhan konten yang dipantau berkaitan dengan permintaan kementerian tersebut. Konten-konten itu mencakup kritik terhadap Presiden dan pejabat pemerintah, informasi karhutla dan banjir, kritik terhadap MBG, hingga demonstrasi.

Data tersebut merupakan temuan organisasi masyarakat sipil yang perlu ditindaklanjuti melalui keterbukaan informasi dari pemerintah. Komdigi perlu menjelaskan dasar hukum, mekanisme, dan alasan setiap permintaan penurunan konten agar tidak menimbulkan kesan bahwa kritik terhadap pemerintah sedang dibatasi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa pengelolaan ruang digital membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Pemerintah memang memiliki kewajiban menangani konten ilegal, penipuan, ancaman, maupun informasi yang melanggar ketentuan hukum.

Namun, kritik terhadap kebijakan, pejabat, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh otomatis disamakan dengan konten berbahaya.

Karena itu, transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Waspada adu domba bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan persoalan, melainkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, sedangkan masyarakat perlu memastikan informasi yang disebarkan tidak menyesatkan atau memicu konflik.

Persoalan karhutla juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila pada 15 November 2026 mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengerahkan sekitar 71.000 petugas pemadam kebakaran untuk menangani karhutla yang berlangsung hampir empat bulan.

Dalam operasi tersebut, 16 petugas dilaporkan meninggal dunia dan dua helikopter hilang. Presiden juga menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura akibat dampak kabut asap lintas batas. Data tersebut memperlihatkan besarnya skala persoalan sekaligus pengorbanan petugas di lapangan.

Namun, upaya pemerintah tetap harus dievaluasi, terutama dalam pencegahan, pengawasan perusahaan, dan perlindungan masyarakat terdampak.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat perlu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pihak yang menunggangi keresahan publik untuk kepentingan politik maupun ekonomi.

Persaingan oligarki dan pengaruh asing dalam dinamika geopolitik merupakan hal yang dapat dicermati, tetapi tidak boleh dijadikan tuduhan tanpa bukti. Narasi bahwa asing atau oligarki mengadu domba bangsa Indonesia harus ditempatkan sebagai kewaspadaan terhadap potensi intervensi kepentingan, bukan kesimpulan bahwa penyelenggara aksi tertentu memiliki hubungan dengan pihak-pihak tersebut.

Jangan sampai masyarakat saling mencurigai hanya karena berbeda pendapat. Persatuan nasional justru harus dibangun melalui keterbukaan, keadilan, dan penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat.

Masyarakat perlu menjaga agar perbedaan aspirasi tidak berubah menjadi permusuhan. Jangan mau diadu domba, jangan mudah terprovokasi, dan jangan biarkan kepentingan kelompok tertentu mengorbankan persatuan bangsa.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu menampung perbedaan sekaligus menjaga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Tentang Penulis

Ruman Kareem

Jurnalis MediaUpdate24 yang menyajikan informasi aktual, ringkas, dan relevan untuk pembaca.