Selama ini, persoalan petani dan pelaku UMKM pangan Indonesia bukan semata kemampuan menghasilkan produk, melainkan kepastian siapa yang akan membelinya. Hasil panen melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Ketika akses pasar terbatas dan mata rantai distribusi terlalu panjang, sebagian nilai ekonomi justru dinikmati pihak yang berada jauh dari pusat produksi.
Di tengah persoalan tersebut, sinergi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menawarkan peluang yang menarik. Kebutuhan pangan yang berlangsung secara rutin dapat menciptakan pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Bahkan, pengaruhnya berpotensi melampaui aktivitas jual beli bahan makanan.
Dorongan Kementerian Koperasi untuk melibatkan UMKM pangan sebagai pemasok MBG dan KDMP patut ditempatkan dalam perspektif pembangunan yang lebih luas. Kebijakan ini bukan sekadar mempertemukan produsen dengan pembeli, melainkan membuka kemungkinan terbentuknya multiplier effect, yakni efek pengganda ketika suatu aktivitas ekonomi menciptakan tambahan pendapatan, produksi, dan kesempatan kerja di sektor lainnya.
Dari Belanja Konsumtif Menuju Investasi Ekonomi Produktif
John Maynard Keynes melalui The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran dapat menimbulkan dampak berantai terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi. Besarnya efek pengganda bergantung pada seberapa jauh pendapatan tambahan kembali dibelanjakan dalam perekonomian.
Dalam konteks MBG, gagasan tersebut menemukan relevansinya. Belanja pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi dapat menjadi sumber permintaan bagi produksi pangan masyarakat, bukan sekadar pengeluaran untuk konsumsi.
Bayangkan sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh telur dari peternak setempat, sayuran dari kelompok tani, dan ikan dari nelayan daerah. Pembayaran yang diterima produsen kemudian digunakan untuk membeli bahan produksi, membayar tenaga kerja, atau memperluas usaha.
Rangkaian transaksi itu berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang menjangkau lebih banyak rumah tangga.
Namun, efek pengganda tidak terbentuk hanya karena anggaran dibelanjakan. Faktor penentunya adalah kemampuan mempertahankan perputaran nilai ekonomi di wilayah produksi. Semakin besar ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, semakin besar pula potensi kebocoran manfaat ekonomi lokal.
UMKM Pangan dan Momentum Pembentukan Pasar Baru
Sensus Pertanian 2023 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 27,37 juta rumah tangga petani di Indonesia. Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi pertanian masih menjadi penopang kehidupan masyarakat dalam skala luas.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pada Oktober 2026 melaporkan keberadaan 80.315 pemasok lokal dalam ekosistem MBG, dengan 82,83 persen di antaranya merupakan UMKM. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan usaha kecil telah berlangsung dalam skala signifikan.
Meskipun demikian, jumlah pemasok tidak serta-merta menggambarkan besarnya keuntungan ataupun peningkatan kesejahteraan yang diterima masing-masing pelaku usaha.
Di sinilah pemikiran Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State (2013) menjadi relevan. Negara tidak hanya berfungsi memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga dapat berperan membentuk pasar melalui kebijakan dan orientasi belanja publik.
MBG memberikan peluang penerapan konsep market-making state tersebut. Negara menciptakan permintaan institusional yang dapat mendorong produsen meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kualitas produk.
Bagi UMKM pangan, kepastian pasar merupakan prasyarat penting untuk mengembangkan usaha. Permintaan yang lebih terprediksi memungkinkan perencanaan produksi, investasi peralatan, dan penguatan hubungan usaha dalam jangka panjang.
KDMP sebagai Penguat Rantai Nilai Ekonomi Desa
Peluang pasar besar belum tentu mudah dijangkau produsen kecil. Keterbatasan modal, volume pasokan, fasilitas penyimpanan, dan kemampuan memenuhi standar kualitas sering menjadi hambatan struktural.
Persoalan tersebut berkaitan dengan transaction cost economics yang dikembangkan Oliver Williamson. Semakin tinggi biaya koordinasi, negosiasi, dan distribusi, semakin sulit pelaku usaha kecil berpartisipasi dalam pasar berskala besar.
KDMP berpotensi menjembatani kesenjangan itu melalui konsolidasi produksi, pengelolaan pasokan, pembiayaan, dan distribusi pangan lokal.
Sebagai ilustrasi, petani sayuran yang tidak mampu memenuhi kebutuhan satu SPPG secara individual dapat bergabung dalam skema pasokan kolektif melalui koperasi. Dengan mekanisme tersebut, keterbatasan kapasitas perorangan dapat diatasi melalui kekuatan kelembagaan.
Model ini mencerminkan pendekatan inclusive value chain, yaitu rantai nilai yang memberikan kesempatan kepada produsen kecil untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi secara lebih proporsional.
Namun, koperasi harus menghasilkan nilai tambah nyata. Jika hanya menjadi perantara administratif tanpa memperbaiki harga, produktivitas, atau efisiensi, keberadaannya justru berisiko menambah panjang jalur distribusi.
Pelajaran dari Pengadaan Pangan Berbasis Komunitas
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program makanan sekolah dapat menghasilkan manfaat ekonomi di luar sektor pendidikan dan kesehatan.
World Food Programme (WFP) mengembangkan pendekatan home-grown school feeding yang menghubungkan penyediaan makanan sekolah dengan produsen pangan lokal.
Evaluasi WFP terhadap program di Kamboja periode 2020–2024 menemukan manfaat berupa penguatan kapasitas pemasok dan pendapatan yang lebih stabil bagi petani yang terlibat. Akan tetapi, hanya 28 persen petani memperoleh pelatihan pertanian, sementara prosedur pengadaan masih menyulitkan sebagian calon pemasok.
Temuan ini mengandung pelajaran penting bagi Indonesia. Pembukaan akses pasar harus disertai penguatan kapasitas produksi dan penyederhanaan prosedur kemitraan.
Indonesia memiliki peluang mengembangkan model yang lebih terintegrasi karena MBG menyediakan permintaan pangan, sedangkan KDMP dapat membangun kelembagaan pemasok di tingkat desa.
Jika keduanya bekerja secara komplementer, hubungan antara konsumsi institusional dan produksi masyarakat dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Mengakselerasi Efek Pengganda melalui Tata Kelola
Optimalisasi multiplier effect membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan jumlah transaksi.
Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 telah mengatur pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, KDMP, dan BUMDes dalam rantai pasok MBG. Kebijakan ini memberikan landasan bagi penguatan pemasok lokal, termasuk prioritas berdasarkan kedekatan wilayah.
Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada transparansi pemilihan pemasok, konsistensi standar keamanan pangan, serta kepastian pembayaran.
Sebagian kalangan mungkin menilai pemasok besar lebih efisien karena memiliki kapasitas produksi dan distribusi yang lebih stabil. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, terutama ketika keamanan pangan dan kontinuitas layanan menjadi prioritas.
Meski demikian, efisiensi tidak seharusnya dihitung hanya dari harga pembelian terendah. Manfaat terhadap kesempatan kerja, penguatan kapasitas usaha, dan ketahanan rantai pasok daerah juga perlu diperhitungkan.
Pendekatan yang lebih rasional ialah membangun kemitraan bertahap sesuai kemampuan produsen, didukung pelatihan, pembiayaan, standardisasi mutu, serta sistem pembayaran yang akuntabel.
Evaluasi program juga perlu mengukur proporsi nilai pengadaan yang diterima produsen lokal, perubahan pendapatan UMKM, dan pertumbuhan kapasitas usaha. Tanpa indikator tersebut, klaim efek pengganda berisiko berhenti sebagai asumsi kebijakan.
Menjadikan UMKM Subjek Pertumbuhan Ekonomi
Sinergi MBG dan KDMP menghadirkan kesempatan untuk memperkuat hubungan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi produktif.
Kebaruan strategisnya terletak pada kemungkinan menjadikan kebutuhan pangan nasional sebagai instrumen pembentukan pasar yang lebih inklusif bagi masyarakat desa.
Keberhasilan MBG karenanya tidak cukup diukur melalui jumlah makanan yang tersalurkan. Keberhasilan juga perlu terlihat pada bertambahnya kemampuan UMKM memenuhi pasar, meningkatnya daya tawar produsen, dan semakin besarnya nilai ekonomi yang bertahan di daerah.
Negara memiliki kesempatan menggunakan kekuatan belanjanya untuk memperluas basis produksi rakyat. Sementara itu, koperasi dapat menjadi sarana agar pelaku usaha kecil tidak terus berada di pinggiran rantai pasok nasional.
Pada akhirnya, multiplier effect MBG dan KDMP akan memiliki makna pembangunan apabila pertumbuhan transaksi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan.
Sebab kemajuan ekonomi rakyat tidak cukup diukur dari seberapa besar pasar yang diciptakan pemerintah, melainkan dari seberapa banyak masyarakat kecil yang akhirnya mampu tumbuh dan memiliki posisi tawar di dalamnya.




