Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah kondisi cuaca kering dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Pada Senin, 12 Oktober 2026, Presiden memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk mempercepat penanganan karhutla bersama BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kepala BNPB saat itu, Suharyanto, melaporkan sekitar 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas. Angka tersebut menggambarkan luas kebakaran yang sedang ditangani pada tanggal pelaporan, bukan akumulasi seluruh lahan terbakar sepanjang tahun.
Perhatian khusus diberikan kepada Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang menghadapi kebakaran baru seluas 513,89 hektare. Setelah menerima laporan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengenai keterbatasan peralatan dan medan yang sulit dijangkau, Presiden Prabowo memerintahkan dukungan 200 pompa air serta anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pemadaman darat, terutama ketika operasi udara terkendala jarak pandang akibat asap tebal.
Penguatan penanganan juga diarahkan pada pencegahan jangka panjang. Pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Lembaga tersebut diarahkan memperbaiki pengelolaan gambut, memulihkan ekosistem rusak, dan mengurangi risiko kebakaran berulang. Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga untuk penanganan karhutla, dengan pembahasan teknis masih berlangsung di BNPB.
Perlindungan kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 15 Oktober 2026 memastikan kesiapan obat-obatan di puskesmas wilayah terdampak dan mengimbau kelompok rentan membatasi aktivitas luar ruangan. Sementara itu, BMKG pada 17 Oktober melaporkan penurunan titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah dari 485 menjadi 26 titik berdasarkan pemantauan dua hari berturut-turut. Namun, kondisi kering dan potensi kebakaran masih memerlukan kewaspadaan.
Di tengah penanganan bencana, agenda diplomasi negara juga tetap berlangsung. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan pada 17 Oktober menegaskan bahwa kegiatan Presiden di Istana Bogor sehari sebelumnya merupakan jamuan kenegaraan bagi Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov, bukan pesta ulang tahun. Berbagai langkah yang telah diarahkan Presiden menunjukkan adanya respons pemerintah, meskipun keberhasilannya tetap harus diukur melalui pemadaman yang efektif, pemulihan kualitas udara, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
