Gelombang demonstrasi besar dan kerusuhan hebat baru-baru ini melanda sejumlah kota besar di Prancis. Diperkirakan sekitar 550.000 orang turun ke jalan meluapkan kemarahan atas melonjaknya harga bahan bakar serta inflasi yang makin memburuk akibat krisis dan konflik di Timur Tengah. Eskalasi aksi meluas hingga memicu penjarahan toko-toko merek mewah seperti Herms, Louis Vuitton, dan Dior, pembakaran kendaraan, hingga terbakarnya balai kota bersejarah berusia 140 tahun di Limoges hingga rusak parah.
Situasi serupa juga terjadi di Italia, di mana lebih dari 5.000 demonstran menggelar aksi protes menentang kebijakan ekonomi pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Aksi yang dipicu oleh melambungnya harga kebutuhan pokok tersebut berujung ricuh di kawasan Via Broletto hingga Piazza del Duomo, Milan. Massa memblokir jalan, membakar barikade, merusak kendaraan, dan melakukan aksi penjarahan yang merugikan publik secara luas.
Sayangnya, situasi krisis di Eropa tersebut kini mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Muncul narasi yang sengaja mengaitkan demonstrasi di Prancis dan Italia dengan situasi sosio-ekonomi di Indonesia. Para provokator mulai menyebarkan ajakan berbahaya di media sosial untuk melakukan aksi serupa, bahkan menggemakan jargon ekstrem seperti “Pranciskan Jakarta.”
Masyarakat biasa sering kali tidak menyadari bahwa di balik dinamika demonstrasi di Eropa, ada dugaan kuat keterlibatan jaringan internasional yang memanfaatkan momentum untuk memperkeruh suasana. Pihak-pihak tak bertanggung jawab ini sengaja menunggangi isu ekonomi, memprovokasi massa, dan membesarkan skala kerusuhan hingga mengorbankan stabilitas nasional negara bersangkutan.
Mengimpor narasi destruktif seperti “Pranciskan Jakarta” adalah langkah yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa. Gaya agitasi yang mempromosikan anarkisme dan perusakan fasilitas publik tidak akan pernah menyelesaikan masalah ekonomi, melainkan justru memperparah kondisi yang ada.
Jika kerusuhan skala besar sampai terjadi di Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia, masyarakat kecil yang paling parah menanggung dampaknya. Pusat-pusat ekonomi lumpuh, transportasi terganggu, fasilitas umum rusak, dan rasa aman warga seketika sirna. Yang dirugikan secara langsung adalah rakyat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah adalah hak demokratis yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, menyampaikan pendapat secara konstruktif sangat berbeda jauh dengan tindakan merusak, menjarah, dan memprovokasi kerusuhan masif yang merugikan bangsa sendiri.
Publik Indonesia dituntut untuk semakin cerdas, kritis, dan waspada terhadap berbagai bentuk provokasi digital. Kita harus mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpancing oleh emosi serta slogan-slogan asing yang sengaja dirancang untuk merusak kedamaian negeri.
Stabilitas dan keamanan nasional merupakan modal utama bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan menjaga iklim yang kondusif, pemerintah bersama rakyat dapat fokus mencari solusi konkret atas tantangan ekonomi, tanpa harus mengorbankan kedamaian yang telah kita bangun bersama
