Pemerintah terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia melalui percepatan pemadaman, penegakan hukum, dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Komitmen tersebut terlihat dari dialog Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat, Pontianak, Jumat (23/10/2026), yang membahas persoalan karhutla, kabut asap, serta sejumlah kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan yang didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan penyelesaian persoalan karhutla. Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang. Pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas. Ria Norsan juga menjelaskan bahwa pada 21 Oktober dirinya telah menggelar rapat bersama akademisi dan pakar gambut untuk membahas mitigasi serta pemulihan pascakarhutla.
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026), Presiden menginstruksikan kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait mengusut dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam kebakaran hutan. Presiden menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan tegas, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut diperkuat melalui operasi terpadu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, kementerian, dan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan BNPB pada 21 Oktober 2026, lebih dari 502 hektare lahan berhasil dipadamkan dari total sasaran penanganan lebih dari 983 hektare di enam provinsi prioritas. Sebanyak 71.878 personel dikerahkan, dengan dukungan 51 helikopter untuk patroli dan pemadaman serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini menunjukkan pengerahan sumber daya secara terkoordinasi, meskipun sejumlah kebakaran masih memerlukan penanganan lanjutan.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah daerah membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan. Aspirasi mahasiswa mengenai karhutla serta dugaan kekerasan dalam rangkaian demonstrasi menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti secara profesional. Melalui arahan Presiden Prabowo dan koordinasi pemerintah daerah, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya pada pemadaman api, tetapi juga penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pencegahan kebakaran berulang demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
