Sebagian elemen mahasiswa berencana menggelar demonstrasi pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut diagendakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Namun, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tetap menghormati ketertiban umum serta hak masyarakat lainnya.
Karena itu, masyarakat luas berharap demonstrasi pada Hari Sumpah Pemuda dapat berlangsung secara tertib, damai, dan tidak berujung pada kerusuhan. Penyampaian aspirasi seharusnya menjadi momentum untuk menyampaikan kritik dan mendorong perbaikan kebijakan, bukan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Novran, turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi ibu kota tetap kondusif selama berlangsungnya aksi demonstrasi. “Mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kota Jakarta agar tetap kondusif, tertib, damai dan aman,” kata Novran, seperti dilansir dari detik.com
Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan apresiasi terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengimbau agar seluruh tuntutan mahasiswa disampaikan melalui aksi yang tertib dan damai. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak perlu dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi memicu konflik atau mengganggu ketertiban masyarakat.
“Mengapresiasi segala tuntutan mahasiswa. Semua tuntutan mahasiswa seharusnya disampaikan secara damai,” kata Syahganda, seperti dikutip dari kompas.com
Sikap pemerintah yang mengapresiasi tuntutan mahasiswa serta harapan masyarakat agar demonstrasi berlangsung damai semestinya menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan bersama.
Dialog juga perlu dikedepankan sebagai jalan untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan respons pemerintah. Melalui komunikasi yang terbuka, kritik dapat dibahas secara lebih substantif, sementara tuntutan yang disampaikan mahasiswa berpeluang menghasilkan solusi nyata.
Momentum Hari Sumpah Pemuda sepatutnya menjadi pengingat bahwa persatuan dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas perbedaan. Demonstrasi yang berlangsung tertib, damai, dan bertanggung jawab akan memperkuat demokrasi sekaligus menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif.
