Isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai diperbincangkan. Persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi justru terus digulirkan hingga berkembang menjadi desakan pemakzulan.
Di tengah ramainya polemik tersebut, muncul dugaan bahwa ada kepentingan elite tertentu yang sengaja memanfaatkan isu ijazah untuk menciptakan kegaduhan politik. Isu ini seolah terus digoreng agar perhatian masyarakat tertuju pada kontroversi yang sama.
Bahkan, isu ijazah Gibran diduga menjadi salah satu instrumen untuk mengadu domba masyarakat. Publik dibuat sibuk berdebat, saling menyerang, bahkan bermusuhan hanya karena persoalan administrasi pendidikan yang sebenarnya memiliki jalur penyelesaian tersendiri.
Situasi ini tentu menguntungkan pihak-pihak yang ingin melihat Indonesia terus berada dalam kegaduhan. Ketika masyarakat sibuk berdebat soal ijazah, perhatian terhadap persoalan yang lebih besar berpotensi teralihkan.
Termasuk berbagai kasus korupsi dan dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menyeret kepentingan para elite. Jangan sampai polemik yang terus berulang justru membuat publik melupakan persoalan-persoalan tersebut.
Lebih jauh, desakan pemakzulan terhadap Gibran juga berpotensi menjadi bagian dari dinamika politik untuk menggoyang pemerintahan. Padahal, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mendapatkan mandat melalui proses pemilihan umum yang demokratis.
Tentu saja, pemerintah dan pejabat publik tetap harus terbuka terhadap kritik namun bukan dengan provokasi dan pembentukan opini yang memecah belah masyarakat.
Rakyat Indonesia tidak boleh mudah terjebak dalam permainan politik yang belum tentu memperjuangkan kepentingan mereka. Jangan sampai sesama anak bangsa saling bermusuhan, sementara pihak-pihak yang memiliki kepentingan justru mengambil keuntungan dari perpecahan tersebut.
Sudah saatnya masyarakat lebih kritis dan tidak mudah diadu domba. Persoalan ijazah harus diselesaikan secara objektif dan berdasarkan bukti. Jangan biarkan kegaduhan politik mengorbankan persatuan dan masa depan bangsa.
