Belakangan ini, narasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin deras beredar di media sosial. Berbagai unggahan bermunculan, bahkan tidak sedikit yang memuat informasi menyesatkan atau hoaks untuk menggiring opini publik.
Salah satu narasi yang ramai diperbincangkan menyebutkan bahwa posisi Wakil Presiden Gibran akan digantikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Kabar tersebut beredar melalui media sosial Threads dan memancing berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Namun, informasi tersebut tidak benar. Sufmi Dasco Ahmad melalui akun pribadinya telah memberikan bantahan tegas terhadap kabar tersebut. Hingga kini, tidak ada pembahasan di DPR RI mengenai pergantian Wakil Presiden sebagaimana yang dinarasikan di media sosial.
Munculnya kabar semacam ini patut diwaspadai karena berpotensi menjadi bagian dari upaya adu domba antarelite politik. Isu pemakzulan Gibran bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan dapat memicu ketegangan politik dan memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
Jika terus digoreng, narasi tersebut berisiko membuat masyarakat saling bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Padahal, stabilitas nasional dan persatuan bangsa seharusnya menjadi kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan demi ambisi kelompok tertentu.
Dari sisi ketatanegaraan, wacana pemakzulan juga bukan perkara sederhana. Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden. Tidak ada pihak yang bisa mengganti atau memberhentikan wakil presiden secara sepihak di luar prosedur yang telah diatur konstitusi.
Dampaknya juga bisa merembet ke sektor internasional. Gejolak politik yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan pemerintahan. Situasi semacam ini dapat memengaruhi kepercayaan investor, iklim investasi, hingga prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama narasi yang belum memiliki dasar fakta dan sumber resmi. Jangan sampai media sosial menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, memperkeruh situasi, dan mengadu domba masyarakat.
Di tengah derasnya isu pemakzulan Gibran, muncul dugaan bahwa narasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok elite atau oligarki yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan pemerintahan saat ini.
Pada akhirnya, publik jangan mudah terprovokasi. Perbedaan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa. Kepentingan Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan elite maupun kelompok politik mana pun.
