Menjelang 10 November, seruan untuk menjaga persatuan dan stabilitas Indonesia semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga tokoh agama, menyatakan sikap menolak segala bentuk provokasi dan upaya adu domba yang berpotensi memecah belah bangsa.
Kalangan buruh secara tegas menyatakan kesiapan untuk menjaga Indonesia dari kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bahkan menegaskan buruh siap pasang badan untuk menjaga pemerintahan Prabowo hingga masa jabatannya berakhir pada 2029.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sah di luar mekanisme konstitusional. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun bangsa.
“Jangan coba-coba mengganggu Indonesia dan jangan coba-coba menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang sah. Kami bersahabat dengan siapa pun. Kami pun demonstrasi, unjuk rasa, tidak ada masalah, tapi untuk membangun bangsa welfare state,” tegas Said Iqbal, seperti dikutip dari suara.com.
Seruan serupa juga datang dari kalangan mahasiswa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Mereka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu kerusuhan dan mengganggu keamanan masyarakat.
Mahasiswa juga mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak ditunggangi kepentingan tertentu hingga berujung pada perusakan fasilitas umum. Sebab, tindakan tersebut justru dapat mencederai demokrasi dan merusak persatuan bangsa.
Ketua KM UKI, Jeremi Sianturi, mengatakan semangat Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk memperkuat keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. “Semangat Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa keberanian sejati adalah memperjuangkan kebenaran meskipun menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya, seperti dilansir dari inilah.com.
Dukungan menjaga persatuan juga disuarakan tokoh agama yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI). Mereka menggelar konsolidasi yang melibatkan sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat Islam untuk menyatukan sikap dalam menjaga keutuhan Indonesia.
Gerakan tersebut mendorong agar berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat luas.
Berbagai seruan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Menjelang 10 November, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi, apalagi terjebak dalam upaya adu domba yang justru melemahkan persatuan nasional. Kepentingan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun elite tertentu.
