Rencana pemerintah untuk memindahkan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta agar rencana tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian ilmiah yang mendalam serta komprehensif.
Menurutnya, keselamatan satwa langka yang terancam punah itu harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan konservasi.
Evita menegaskan, pemindahan Badak Jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lainnya.
Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kelangsungan hidup salah satu spesies paling langka di dunia sekaligus kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.
Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk potensi risiko yang dapat mengancam kehidupan badak selama proses pemindahan maupun setelah berada di habitat baru.
Ia juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir bagi populasi alami Badak Jawa di dunia.
Kawasan konservasi yang berada di Provinsi Banten tersebut memiliki nilai penting bagi keberlangsungan spesies ini dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.
Oleh sebab itu, upaya mencari habitat alternatif tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan perlindungan dan pengelolaan kawasan Ujung Kulon yang selama ini menjadi tempat hidup Badak Jawa.
“Pada prinsipnya, setiap upaya untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan populasi Badak Jawa harus kita dukung.
Namun, langkah konservasi sebesar ini tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif ataupun keinginan untuk mencari habitat alternatif,” ujar Evita dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurut Evita, keselamatan badak harus menjadi pertimbangan paling utama apabila pemindahan benar-benar akan dilaksanakan.
Sebab, proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, hingga penyesuaian diri di lingkungan baru memiliki risiko yang tidak kecil bagi satwa tersebut. Risiko yang mungkin muncul di antaranya stres akut, dehidrasi, gangguan kesehatan, bahkan kematian.
Untuk itu, seluruh tahapan pemindahan harus dirancang secara matang dengan melibatkan ahli konservasi, dokter hewan, serta tenaga profesional yang memiliki pengalaman menangani satwa liar berukuran besar dan terancam punah.
Selain mempertimbangkan keselamatan selama proses pemindahan, pemerintah juga diminta memastikan kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru. Evita menilai, kesesuaian lingkungan tidak cukup hanya dilihat dari luas kawasan atau kondisi hutan secara umum.
Pemerintah harus memiliki bukti ilmiah mengenai ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan, kondisi vegetasi, hingga ruang jelajah yang memadai bagi Badak Jawa agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak.
Evita juga mendorong agar kajian tersebut melibatkan para peneliti, ahli konservasi, lembaga terkait, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan pelestarian satwa.
Di sisi lain, penguatan perlindungan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon harus tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk upaya menjaga ekosistem dan mencegah berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup populasinya.
Ia berharap pemerintah tidak menjadikan pemindahan sebagai satu-satunya pilihan dalam menyelamatkan Badak Jawa.
Setiap keputusan harus didasarkan pada data, penelitian, serta perhitungan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, upaya konservasi yang dilakukan tidak justru menimbulkan ancaman baru bagi satwa yang dilindungi tersebut.
Evita menegaskan, tujuan utama dari seluruh langkah penyelamatan ini adalah memastikan Badak Jawa tetap lestari dan terhindar dari kepunahan, baik di habitat asalnya maupun apabila nantinya ditempatkan di kawasan konservasi baru.




