Update Cepat • Informasi Akurat • 24 Jam
Thursday, 19 November 2026
Breaking
Beranda›Uncategorized
Uncategorized

DPR Tegaskan Pelestarian Badak Jawa Harus Fokus pada Perlindungan Habitat Asli Bukan Relokasi

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan upaya pelestarian badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, harus difokuskan pada […]

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan upaya pelestarian badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, harus difokuskan pada perlindungan habitat asli satwa langka tersebut, bukan melalui wacana pemindahan ke kawasan lain. Pemerintah pun telah menegaskan pemindahan badak Jawa baru sebatas wacana.

“Kita bersama-sama harus menyelamatkan habitat badak jawa di Ujung Kulon, bukan justru sibuk membicarakan pemindahan badak dan malah mengabaikan perlindungan habitat tempat mereka hidup,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, konservasi badak jawa tidak cukup hanya dengan melindungi satwa, tetapi juga harus memastikan habitat alaminya terjaga dari kerusakan serta aktivitas yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem. Ia menambahkan apabila terdapat persoalan di habitat asli badak jawa, pemerintah perlu mengutamakan penyelesaian terhadap persoalan tersebut agar kawasan konservasi tetap aman dan mendukung keberlangsungan hidup satwa.

“Badak jawa membutuhkan habitat yang aman untuk berkembang kalau ada persoalan di habitat aslinya, maka persoalan itulah yang harus diselesaikan opsi pemindahan justru menjadi jalan pintas,” ujar politisi asal Lampung tersebut.

Chusnunia juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dari kepentingan ekonomi maupun aktivitas lain yang berpotensi merusak lingkungan. Menurut dia, upaya menjaga kelestarian kawasan tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan ekosistem yang menjadi tempat hidup badak Jawa tetap terpelihara.

“Ujung Kulon adalah kekayaan alam Indonesia yang tidak tergantikan. Jangan korbankan habitat satwa langka demi kepentingan apa pun. Negara harus hadir memastikan kawasan ini tetap lestari,” ujarnya.

Selain penting bagi konservasi satwa langka, perlindungan kawasan Ujung Kulon juga dinilai berperan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata alam dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan taman nasional.

Chusnunia menekankan perlunya komitmen bersama untuk menjaga habitat Badak Jawa agar keberadaan satwa tersebut tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

“Prinsipnya selamatkan badaknya, lindungi habitatnya, dan jaga Ujung Kulon, jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal badak jawa dari gambar dan cerita,” katanya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa isu pemindahan (relokasi) badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Ujung Kulon ke habitat alternatif bukanlah keputusan resmi pemerintah Presiden Prabowo Subianto melainkan masih sebatas wacana. Hingga saat ini, ia memastikan seluruh populasi badak jawa tetap hidup dan berkembang biak di habitat aslinya di Ujung Kulon.

“Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah, bukan keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” kata Pigai di Jakarta, Rabu.

Pigai menilai pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat, akademisi, politisi maupun penggiat lingkungan hidup merupakan hal yang wajar yang justru dapat memperkaya sudut pandang untuk menemukan solusi konservasi terbaik. Ia pun mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mencontoh keberhasilan konservasi gorila gunung di Rwanda yang mempertahankan satwa langka di habitat asalnya tanpa relokasi.

Menurutnya, pelestarian di Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya menyangkut satwa, tetapi juga menjaga ekosistem, budaya, serta nilai filosofis masyarakat Banten.

Lebih lanjut, Pigai mengakui bahwa wacana pemindahan badak tersebut memicu spekulasi publik karena berdekatan dengan terbitnya aturan Kementerian ESDM Nomor 65 Tahun 2026 mengenai kawasan pengelolaan tambang serta proyek pembangunan jalan di Rangkasbitung menuju Panimbang.

“Karena tiba-tiba ada Kepmen Kementerian ESDM, orang kait-kaitkan di antara kedua ini. Lalu orang juga kait-kaitkan dengan pembangunan jalan dari Rangkasbitung ke Panimbang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pigai menekankan agar usulan relokasi badak jawa tetap ditempatkan sebatas diskusi atau wacana publik, dan kembali memastikan belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk memindahkan satwa endemik tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon.

“Itu mungkin silahkan bisa diperdebatkan pro kontra. Itu hal yang biasa. Tapi bukan merupakan keputusan resmi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto,” kata Pigai menegaskan.

Tentang Penulis

Ruman Kareem

Jurnalis MediaUpdate24 yang menyajikan informasi aktual, ringkas, dan relevan untuk pembaca.