Proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri memasuki tahap persiapan sidang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan sidang pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada 12 November 2026. Pengunduran diri tersebut kemudian memicu proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua nama tersebut untuk mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan.
Presiden Prabowo diperkirakan menyerahkan dua nama calon kepada MPR pada 25 November 2026. Sementara itu, MPR telah menyiapkan panitia ad hoc beranggotakan 36 orang untuk merumuskan tata cara pemilihan. Tim verifikasi juga disiapkan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon.
Penjadwalan sidang pada 9 Desember sebelumnya mengalami perubahan dari rencana awal 2 Desember. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut penundaan dilakukan setelah Presiden meminta tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik koalisi dan sejumlah tokoh nasional.
Di tengah persiapan tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti ketentuan waktu pengajuan calon. Ia mengingatkan adanya persyaratan pengajuan nama calon minimal 14 hari kerja sebelum sidang MPR agar proses pemilihan tidak bermasalah secara prosedural.
Sejumlah nama juga mulai mencuat dalam bursa calon pengganti Gibran, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo.
Views:1




