Wacana demonstrasi guru kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini, isu yang diangkat berkaitan dengan nasib guru non-ASN atau honorer yang masih mengkhawatirkan kepastian status dan kesejahteraan mereka.
Persoalan guru honorer memang perlu mendapat perhatian serius. Namun, masyarakat juga perlu melihat langkah-langkah yang sedang disiapkan pemerintah. Jangan sampai informasi yang belum utuh justru memunculkan keresahan dan mendorong masyarakat melakukan aksi demonstrasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada guru non-ASN untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur yang tersedia.
Bagi guru non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi, pemerintah juga menyiapkan ruang agar mereka tetap dapat menjalankan tugas sebagai pendidik non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, kegagalan dalam seleksi tidak serta-merta membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengajar.
Bahkan, pembayaran honor bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan keberlangsungan pembayaran bagi para guru yang masih mengabdi di sekolah.
Tak hanya itu, guru non-ASN yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026 juga akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Dengan demikian, pemerintah berupaya memberikan kepastian agar para pendidik tidak kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.
Kesempatan untuk menjadi ASN juga tetap terbuka bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun melalui jalur seleksi PPPK. Hal ini penting karena masih banyak guru berpengalaman yang telah lama mengabdi, tetapi belum memperoleh status kepegawaian yang diharapkan.
“Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Namun, kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS),” kata Abdul Mu’ti.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan guru non-ASN. Memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait kesejahteraan dan pemerataan kesempatan bagi para pendidik. Namun, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui kebijakan, dialog, dan evaluasi yang konstruktif.
Karena itu, masyarakat, khususnya para guru, jangan mudah percaya pada isu liar yang menyebut pemerintah mengabaikan nasib guru honorer. Jangan pula mudah diadu domba untuk turun ke jalan tanpa memahami persoalan secara utuh. Aspirasi boleh disampaikan dalam demokrasi, tetapi jangan sampai terprovokasi melakukan demonstrasi yang berujung kericuhan. Yang dibutuhkan para guru adalah kepastian, perlindungan, dan solusi nyata, bukan kegaduhan yang justru merugikan dunia pendidikan.




