Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) tidak memiliki rencana menggelar aksi demonstrasi pada 20 Oktober 2026. Koalisi yang disebut mewakili 99% kekuatan buruh Indonesia itu memilih untuk tidak turun ke jalan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. KBPBI menilai aksi demonstrasi pada tanggal tersebut memiliki kerawanan tersendiri karena bertepatan dengan momentum politik yang penting, yakni dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami melihat tanggal 20 Oktober sangat rentan, karena bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena itu, KBPBI memutuskan untuk tidak turun aksi pada hari itu,” ujar Andi Gani, seperti dikutip dari detik.com.
Sikap ini menunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi, terlebih ketika terdapat risiko aksi ditunggangi oleh kepentingan gelap. Organisasi buruh memiliki pertimbangan untuk menjaga agar perjuangan para pekerja tetap fokus pada kepentingan mereka, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Keputusan KBPBI di atas patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Perbedaan pendapat dengan pemerintah merupakan hal yang wajar. Namun, setiap langkah politik dan penyampaian aspirasi perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas sosial.
Pada dasarnya, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Buruh maupun kelompok masyarakat lainnya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, tuntutan, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, kebebasan menyampaikan pendapat harus dijalankan secara tertib dan damai. Jangan sampai aspirasi yang semula bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat justru berubah menjadi kericuhan akibat provokasi atau tindakan anarkis.
Karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap pihak-pihak yang berusaha memancing emosi, menyebarkan provokasi, atau menunggangi aksi untuk kepentingan tertentu. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab akan jauh lebih bermakna daripada tindakan yang merugikan masyarakat dan fasilitas umum.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya menjadi ruang evaluasi bersama. Pemerintah perlu terus mendengar aspirasi buruh dan memperbaiki kebijakan yang belum memenuhi harapan, sementara masyarakat dapat menyampaikan kritik secara konstruktif. Dengan demikian, demokrasi tetap berjalan, persatuan terjaga, dan kepentingan rakyat menjadi tujuan utama.
