Sejumlah masyarakat dikabarkan akan menggelar aksi memperingati satu tahun bencana Aceh pada 19 November 2026 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Dalam aksi tersebut, mereka disebut berencana mengibarkan bendera putih sebagai simbol kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Namun, publik perlu mencermati agenda tersebut secara kritis. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, momentum peringatan bencana berpotensi ditunggangi kepentingan tertentu dan bergeser menjadi propaganda separatisme yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
Padahal, pemerintah telah bekerja maksimal dalam menangani dampak bencana di Aceh. Memang masih terdapat kekurangan dan pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai. Namun, adanya kekurangan bukan berarti pemerintah gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Sejumlah capaian nyata telah ditunjukkan. Bantuan logistik yang berhasil didistribusikan mencapai 1.590 ton. Pemerintah juga membangun 18.916 unit hunian tetap serta memberikan jatah hidup kepada 118.594 jiwa dengan total nilai mencapai Rp576,7 miliar.
Dalam sektor pertanian, pemerintah melakukan optimalisasi terhadap 6.706 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, rehabilitasi juga dilakukan terhadap 4.393 hektare sawah yang mengalami kerusakan sedang agar aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan.
Pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum juga terus dikebut. Sebanyak 650 titik pembersihan lumpur telah diselesaikan. Selain itu, 770 unit sumur bor, termasuk yang dilengkapi fasilitas MCK, telah selesai dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Di sektor transportasi, sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 1.545 ruas jalan daerah telah kembali fungsional. Pemerintah juga berhasil menyelesaikan pembangunan 188 unit jembatan untuk memulihkan konektivitas antardaerah yang sebelumnya terputus akibat bencana.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menggelontorkan dukungan fiskal dalam jumlah besar untuk mempercepat penanganan bencana. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp54,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bukti bahwa pemulihan wilayah terdampak membutuhkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah pusat.
Karena itu, mengukur keberhasilan penanganan bencana tidak bisa hanya berdasarkan satu simbol atau slogan dalam aksi demonstrasi. Evaluasi dan kritik terhadap pemerintah tentu diperlukan, tetapi harus didasarkan pada fakta, data, serta kondisi nyata di lapangan.
Masyarakat pun harus tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi. Jangan sampai penderitaan korban bencana dijadikan alat propaganda untuk memecah belah persatuan bangsa. Pemulihan Aceh harus menjadi kepentingan bersama, bukan momentum untuk menyebarkan perpecahan.




