Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi perhatian dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Kritik mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenai perubahan konsep awal MBG menjadi salah satu sorotan.
Namun, data Badan Gizi Nasional (BGN) memperlihatkan keterlibatan puluhan ribu UMKM dalam rantai pasok program tersebut.
Pada saat bersamaan, laporan dugaan gangguan kesehatan di sejumlah daerah menuntut pengawasan keamanan pangan yang lebih serius.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Sandiaga mengingatkan bahwa MBG pada awalnya diharapkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pengelola kantin, hingga dapur sekolah disebut sebagai bagian dari ekosistem yang diharapkan ikut menikmati perputaran ekonomi dari program tersebut.
Ia juga menyoroti kemungkinan berkurangnya kesempatan bagi pedagang kecil apabila pengadaan bahan pangan lebih banyak dikendalikan oleh pengelola yang memiliki beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembelian dalam jumlah besar melalui pasar induk dinilai berpotensi membuat pedagang kecil di sekitar sekolah tidak memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam konsep awal MBG.
Meski demikian, keterlibatan masyarakat dalam program berskala nasional tidak semestinya hanya diukur dari aktivitas kantin maupun pedagang yang berada di lingkungan sekolah.
Operasional MBG melibatkan jaringan yang lebih luas, mulai dari pekerja dapur, pengolah makanan, pemasok kebutuhan pangan, petani, peternak, koperasi, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah.
Data BGN per 9 Oktober 2026 menunjukkan terdapat 63.608 pemasok yang terlibat dalam ekosistem MBG di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 di antaranya merupakan UMKM.
Selain itu, terdapat 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, serta 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil telah mengambil bagian dalam rantai pasok MBG, meskipun pemerataan kesempatan usaha masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi.




