Aksi unjuk rasa masih terus berlangsung pasca 10 November. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah maupun dinamika politik yang berkembang belakangan ini.
Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Kritik dan perbedaan pendapat menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Namun, masyarakat perlu tetap kritis dan bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan bangsa.
Demonstrasi tentu dipersilakan. Mahasiswa dan masyarakat berhak menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Tetapi, jangan sampai aksi menyampaikan aspirasi ditunggangi kepentingan tertentu yang justru ingin menciptakan kegaduhan dan memperkeruh situasi politik nasional.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan demonstrasi mahasiswa merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujarnya, seperti dilansir dari kompas.com.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Aspirasi yang disampaikan secara konstruktif justru dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga harus mampu membedakan antara kritik yang murni memperjuangkan kepentingan rakyat dengan narasi provokatif yang sengaja dibangun untuk menciptakan konflik. Jangan mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi ikut menyebarkan kabar yang berpotensi memancing permusuhan.
Perbedaan pendapat tidak seharusnya membuat sesama anak bangsa saling bermusuhan. Kritik boleh keras, demonstrasi boleh berlangsung, tetapi tetap harus tertib, damai, dan tidak melanggar hukum.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga persatuan. Demo silakan, kritik pemerintah dipersilakan, tetapi jangan mau diadu domba. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak mengorbankan kerukunan dan masa depan bangsa
