Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen perlindungan keanekaragaman hayati dengan menawarkan skema pendanaan konservasi kepada investor dan lembaga donor internasional dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Langkah strategis ini diarahkan untuk membiayai program relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju habitat baru di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Upaya penyelamatan satwa endemik yang sangat langka ini menjadi prioritas mendesak guna mencegah kepunahan serta mengantisipasi potensi ancaman bencana geologis, seperti tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berisiko mengancam kelestarian populasi badak Jawa.
Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemindahan sebagian populasi badak Jawa merupakan langkah mitigasi yang krusial mengingat posisi geografis Ujung Kulon yang rentan terhadap bencana alam. Dalam sesi media briefing di COP31 pada Kamis (12/11), Hasim memaparkan bahwa penyediaan habitat kedua di Alas Purwo akan menjadi jaminan keamanan jangka panjang bagi kelangsungan spesies tersebut. Pemerintah memandang pelestarian satwa langka dan kawasan hutan bukan sekadar pengelolaan sumber daya alam, melainkan tanggung jawab moral menjaga warisan bangsa bagi generasi mendatang.
Untuk merealisasikan proyek berskala besar ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengadopsi pola kemitraan pendanaan konservasi yang terukur. Skema tersebut merujuk pada keberhasilan kerja sama Indonesia dengan Norwegia melalui mekanisme Kontribusi Berbasis Hasil atau Result Based Contribution (RBC). Sebagai bukti nyata kepercayaan internasional atas kinerja lingkungan Indonesia, pada ajang COP31 Jumat (13/11), Indonesia baru saja mengumumkan perolehan dana sebesar US$ 100 juta dari Norwegia atas keberhasilan penurunan emisi karbon periode 2021–2023, melengkapi total kontribusi sebelumnya yang telah mencapai US$ 216 juta.
Penerapan pola pendanaan berbasis hasil terverifikasi ini memberikan daya tarik tersendiri bagi lembaga donor maupun mitra internasional. Melalui mekanisme audit capaian yang transparan, setiap dukungan pendanaan memiliki tolok ukur keberhasilan lingkungan yang jelas dan akuntabel. Bagi Indonesia, skema kolaboratif ini membuka ruang pembiayaan konservasi bagi puluhan taman nasional lainnya secara lebih fleksibel, sehingga program penyelamatan ekosistem dan spesies langka dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu siklus anggaran tahunan.
Melalui diplomasi iklim yang aktif di forum global seperti COP31, Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan skema pembiayaan inovatif. Kolaborasi antara pemerintah, mitra internasional, dan lembaga konservasi diharapkan mampu mempercepat kesiapan infrastruktur habitat baru di Taman Nasional Alas Purwo. Sinergi global ini menjadi fondasi kokoh dalam menjaga kelestarian badak Jawa sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai garda terdepan pelestarian keanekaragaman hayati dunia.
